Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU telah menjatuhkan denda kepada PT Aplikasi Karya Anak Bangsa alias Gojek sebesar Rp3,3 miliar atas keterlambatan pemberitahuan akuisisi PT Global Loket Sejahtera (Loket).
Menurut Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur, sanksi tersebut diputuskan melalui Sidang Majelis Komisi dengan Nomor Register 30 / KPPU-M / 2020. Dalam Putusan Perkara dengan Nomor Register 30 / KPPU-M / 2020, Gojek dinyatakan melanggar dua artikel.
Pertama, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perseroan yang Dapat Mengakibatkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, "ujarnya, melalui situs resmi KPPU, Kamis 25 Maret 2021.
Kasus ini bermula dari penyelidikan atas dugaan keterlambatan pemberitahuan Gojek dalam akuisisi yang dilakukannya pada 4 Agustus 2017 atas sebagian besar saham PT Global Loket Sejahtera yang merupakan perusahaan pemilik merek Loket yang bergerak di bidang teknologi. Khususnya penyediaan perangkat lunak (software) berupa platform event dan event creator.
Majelis Komisi menilai transaksi tersebut efektif secara yuridis pada 9 Agustus 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karenanya, Gojek wajib memberi tahu KPPU soal pengambilalihan saham tersebut paling lambat 30 hari terhitung sejak 9 Agustus, yakni 22 September 2017.
“Tapi Gojek baru mengumumkan pengambilalihan saham ke KPPU pada 22 Februari 2019, sehingga Majelis Komisi menilai Gojek terlambat mengumumkan pengambilalihan saham selama 347 hari,” kata Deswin.
Situs Poker Online | Domino QQ | Agen Judi Poker Online | Poker Antik
0 Komentar