Sumber foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Poker Antik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani kasus COVID-19. Kali ini, Luhut ditunjuk untuk memimpin penanganan virus corona di Jawa-Bali.
Hal itu diputuskan dalam rapat terbatas Istana yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (29/6/2021). Usai rapat terbatas, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membenarkan pengangkatan Luhut adalah benar.
"Betul Menko Maritim dan Investasi telah ditunjuk oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai Koordinator PPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Selasa (29/6/2021).
Luhut ditunjuk Jokowi untuk menangani COVID-19 di 9 provinsi pada tahun 2020
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menunjuk Luhut untuk memimpin penanganan COVID-19 di 9 provinsi pada tahun 2020. Kesembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali. Luhut diminta Jokowi untuk menurunkan kasus di 9 provinsi tersebut dalam waktu dua minggu.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menjelaskan alasan Jokowi memilih Luhut menjadi komandan di 9 provinsi tersebut. Donny mengatakan Jokowi memilih Luhut karena merupakan salah satu menteri yang dipercaya orang nomor satu di Indonesia.
"Presiden percaya kepada Beliau karena selama ini Beliau mampu mengeksekusi apapun yang diminta oleh presiden. Jadi kepercayaan itu diberikan kepada Pak Luhut," kata Donny saat dihubungi, Rabu (16/9/2020).
Menurut Donny, Luhut telah dipercaya oleh Jokowi karena mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, Jokowi pun meyakini Luhut bisa menurunkan kasus COVID-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.
“Jadi berbekal kepercayaan itu, ya Pak Luhut ditugaskan presiden untuk menurunkan atau menekan angka positif di sembilan provinsi,” katanya.
Tahun 2020, Luhut diberi tiga target
Saat itu, Luhut mendapat tiga target dari Presiden Jokowi. Salah satunya adalah penurunan kasus positif COVID-19 di 9 provinsi tersebut.
“Seperti telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menugaskan kepada Menko Marves Yaitu Bapak Luhut Panjaitan dan Kepala BNPB yaitu Bapak Doni Monardo untuk dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan pada Menteri Kesehatan yaitu Bapak Terawan untuk dapat menangani kasus COVID-19 di provinsi-provinsi ini," kata Juru Bicara Satuan Tugas Covid-19, Wiku Adisasmito dalam keterangan pers, Selasa, 15 September 2020.
Untuk menekan kasus di sembilan provinsi, Luhut juga harus mencapai target yang telah ditetapkan. Target pertama adalah penurunan kasus harian, kedua, peningkatan angka kesembuhan, dan ketiga, penurunan angka kematian.
"Diminta oleh presiden agar target ini dapat dicapai dalam waktu dua minggu ke depan," kata Wiku.
Tahun 2020, selama dua minggu Luhut memimpin 9 provinsi, angka kematian meningkat
Pada 2020, selama dua pekan Luhut memimpin penanganan COVID-19 di 9 provinsi, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan kasus aktif COVID-19 cenderung menurun. Namun, angka kematian semakin meningkat.
“Pada 13 September, persentase kasus aktif di 10 provinsi ini menyumbang 71,8 persen dari kasus aktif nasional. Kemudian pada tanggal 20 September, persentase menurun menjadi 70,4 persen dan kemudian pada tanggal 27 September mencapai 67,6 persen,” jelas Wiku dalam pernyataan pers yang disiarkan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 1 September 2020.
“Ini adalah kabar baik dan perlu untuk terus ditekan sehingga kasus aktif di 10 provinsi prioritas ini dapat semakin menurun,” ujarnya.
Untuk kasus kematian di 10 provinsi tersebut, pada pekan 13 September 2020 hingga 20 September 2020 terjadi peningkatan. Namun pada pekan tanggal 20 September 2020 hingga 27 September 2020 mengalami penurunan.
“Persentase kontribusi kematian pada 10 provinsi prioritas ini cenderung meningkat pada tanggal 13 September 77,6 persen dari kasus kematian nasional itu berasal dari 10 provinsi prioritas ini,” kata Wiku.
Kemudian pada 20 September 2020, angka kematian meningkat menjadi 80,47 persen. Sedangkan pada 27 September 2020, angka kematian sedikit menurun menjadi 80,18 persen.
“Angka kematian ini harus selalu ditekan baik di 10 provinsi prioritas ini, maupun daerah-daerah lainnya,” kata Wiku.
Jika dilihat dari kasus kesembuhan, lanjut Wiku, terjadi peningkatan di tingkat nasional maupun di 10 provinsi. Namun persentase kontribusi kesembuhan di 10 provinsi prioritas terhadap kesembuhan nasional pada 13 September mengalami penurunan sebesar 80,15 persen.
“Dari kasus kesembuhan nasional itu berasal dari 10 provinsi prioritas ini, kemudian menurun pada tanggal 20 September menjadi 79,65 persen, dan terakhir pada 27 September menjadi 79,35 persen,” kata Wiku.
Wiku mengatakan angka pemulihan harus selalu ditingkatkan, baik di tingkat nasional maupun 10 provinsi. Sebab, jika angka pemulihan di 10 provinsi meningkat, angka nasional juga akan meningkat.
Luhut sedang merumuskan langkah-langkah pengetatan yang akan dilakukan
Kini, Luhut telah diberi mandat oleh Jokowi untuk memimpin penanganan COVID-19 di Jawa-Bali. Jodi mengatakan, saat ini langkah-langkah pengetatan yang akan dilakukan sedang dirumuskan. Nantinya akan ada pengumuman resmi yang akan disampaikan oleh pemerintah.
"Supermarket, mal dan sektor-sektor esensial lainnya akan tetap beroperasi dengan jam operasional yang dipersingkat dan prokes yang ketat," kata Jodi.
Beredar kebocoran tentang PPKM Darurat
Usai rapat terbatas di Istana yang diketuai Presiden Joko Widodo, Selasa (29/6/2021), beredar bocoran rencana PPKM Darurat yang akan dilaksanakan pemerintah.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, PPKM Darurat akan berlaku di zona merah, salah satunya di DKI Jakarta. Rencananya, PPKM Darurat akan dilaksanakan selama dua minggu ke depan.
Disebutkan, dalam kebijakan ini pemerintah memutuskan untuk menutup total restoran dan mal. Begitu juga dengan perkantoran, pemerintah akan memberlakukan 100 persen work from home (WFH).
Selain itu, disebutkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengambil alih penanganan pandemi COVID-19 di Jawa dan Bali. Sementara itu, untuk wilayah di luar Jawa dan Bali, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto.
0 Komentar